Lounching Tim Gakkum Pagaralam, Maka Tak Ada Ampun Buat Pelanggar Prokes

PAGARALAM | mediareformasi.com – Langkah maju dari rangkaian kegiatan sosialisasi Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 30 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan aman ditengah Pandemi Covid-19, bertempat di Mapolres Kota Pagaralam, dilakukan lounching tim Penegakan Hukum (Gakkum) Operasi Yustisi Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19. Rabu, (23/09/2020)

Lounching ditandai dengan penempelan sticker himbauan prokes pada kendaraan dinas tim yustisi (Sat Pol PP, Dishub, serta TNI dan POLRI) yang kemudian dilepas langsung oleh Kapolres Kota Pagaralam AKBP Dolly Gumara SIk untuk convoi mengelilingi Kota Pagaralam mengkampanyekan prokes dengan menggunakan papan bicara.

Bacaan Lainnya

Kapolres Kota Pagaralam AKBP Dolly Gumara mengatakan, dengan lounching tim operasi yustisi ini diharapkan nantinya dalam Gakkum bisa lebih terukur dan target yang jelas,karena ini merupakan inisiasi Kapolda Sumsel untuk sama-sama mengingatkan bahwa penegakkan hukum dan disipilin prokes harus ditegakkan.

“Dan dengan lounching ini artinya secara legalitas dan formil sudah menguatkan dari yustisi-yustisi sebelumnya,” tegas Kapolres.

Yang artinya, “Dalam yustisi Gakkum nantinya semua tim sudah memiliki legalitas kemudian dikuatkan juga dengan surat tugas untuk menindak pelanggar yang kedapatan tidak menerapkan protokol kesehatan terutama tidak mengenakan masker,” kata kapolres.

“Dan sedikitnya 95 Personel polres Pagar Alam dilibatkan dalam operasi yustisi yang didampingi TNI, Sat Pol PP, Dishub dan beberapa kalangan masyarakat,” jelas Kapolres.

Kapolres menegaskan, dengan adanya penambahan kasus terkonfirmasi positif covid-19 di Kota Pagaralam pertanggal 22 September 2020 kemaren hendaknya menjadi warning buat tim yustisi yang artinya bahawa Kota Pagaralam saat ini belum aman dari Covid-19.

“Untuk itu dalam pelaksanaan yustisi ini kita upayakan untuk lebih mengedukasi dan mensosialisasikan ke masyarakat agar tetap waspada dan mematuh protokol kesehatan,” ujarnya.

Ia mengatakan, untuk sanksi sendiri nantinya tetap bervariasi dengan sanksi sosial seperti Push Up, melakukan pembersihan hingga menyanyikan lagu nasional dan pelapasan sila-sila pancasila.

“Bahkan sesuai dengan perwako juga bakal ada sanksi berupa denda baik untuk perorangan maupun badan usaha,sehingga tidak ada ampun bagi pelanggar yang nantinya masih saja membandel,” tegasnya.

Penulis : Herlinsi
Editor : Anggi Saputra

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *