TENGGARONG|MEDIAREFORMASI.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 di Ruang Serbaguna Bappeda, Kamis (15/2/2024).
Kegiatan tersebut turut melibatkan berbagai unsur, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, Kadin, Forum Komunikasi TJSP, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, kelompok tani, seni, sadar wisata, pemuda, kelompok perempuan, seluruh Camat hingga Lurah dan Kepala Desa.
Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Kutai Kartanegara, Sunggono mengapresiasi dan berterimakasih kepada seluruh masyarakat yang telah berkomitmen membangun kepedulian dan kebersamaan dalam proses pembangunan yang lebih baik.
“Tanpa dukungan seluruh masyarakat, tidak akan ada program pembangunan yang berjalan sukses. Untuk itu, diharapkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, baik berupa kritik, saran, maupun ide pemikiran bagi perbaikan pelaksanaan pembangunan Kutai Kartanegara,” katanya.
Sunggono mengungkapkan, konteks pembangunan yang lebih fokus dan gradual, menjadi salah satu kunci yang harus diperkuat. Terutama dari aspek perumusan permasalahan pembangunan, dan dari pendekatan indikator kinerja.
“Proses perencanaan pembangunan saat ini harus direspon dengan kondisi yang tidak biasa-biasa saja, tantangan pembangunan semakin kompleks, kehadiran IKN sudah di depan mata, era keterbukaan informasi sangat masif, persaingan di segala aspek pembangunan semakin terbuka,” ujar Purnomo.
“Jika kita tidak membangun kekuatan yang optimal, maka kita tidak dapat menjadi ”tuan” di rumah sendiri, oleh karenanya saat ini kita tidak lagi berpikir ”apa” dan ”bagaimana”, namun lebih pada ”siapa” diri kita. Kita harus dapat memahami potensi kita dengan baik, dan dapat mengoptimalkannya dengan prinsip kolaborasi dan sinergi,” sambungnya.
Atas dasar tersebut, lanjut Sunggono, pendekatan tahapan pembangunan tahun 2025 telah memasuki tahap ”Pemantapan Pemberdayaan Masyarakat bagi Akselerasi dan Transformasi Pembangunan”. (Prokom10)
