JAKARTA|MEDIAREFORMASI.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Koordinasi Pemeriksaan LKKL dan LKPD Tahun 2023 Wilayah AKN VI yang digelar di Auditorium BPK RI Gedung Tower BPK RI Pusat Jalan Gatot Subroto Jakarta, Jumat (8/3/2024). Acara dibuka oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Laode Nusriadi.
Entry Meeting Pemeriksaan LKPD dan Koordinasi Pemeriksaan LKKL dan LKPD ini penting untuk menganalisa isu-isu yang menjadi substansi pemeriksaan terhadap LKPD maupun LKKL. Antara lain, koordinasi dan kolaborasi antar-BUMD dan BLUD terkait laporan keuangan yang menjadi bagian dari LKPD.
“Pertemuan ini untuk konsolidasi awal sebelum masuk ke pemeriksaan yang lebih rinci. Kata kuncinya memang koordinasi dan kolaborasi antara pusat dan daerah,” kata Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik didampingi Sekda Kaltim Sri Wahyuni dan Kepala BPKAD Fahmi Prima Laksana usai menghadiri pertemuan tersebut.
Isu-isu yang banyak dibahas dalam pertemuan awal ini antara lain meliputi koordinasi bidang kesehatan dan pendidikan. Selain itu, dibahas juga pengawasan untuk bantuan pemerintah (banpem) yang disalurkan ke puskesmas dan rumah sakit di daerah-daerah, serta BPJS Kesehatan.
Untuk peningkatan kualitas pendidikan upaya dilakukan untuk mendorong pencapaian SPM Pendidikan. Lebih dari itu juga disarankan perlunya mitigasi dalam pengelolaan bantuan pemerintah mulai proses verifikasi dan validasi data secara ketat, tata kelola pengelolaan bantuan pemerintah, koordinasi intensif untuk memastikan ketepatan pelaporan, monitoring dan evaluasi realisasi.
Khusus wilayah VI, Pemerintah Provinsi Kaltim menjadi yang pertama menyampaikan LKPD Pemerintah Provinsi Unaudited kepada BPK, bersama Provinsi Kalimantan Selatan pada 4 Maret 2024.
