BOGOR | mediareformasi.com – Roadshow rapat kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah kembali dilakukan. Kali ini, ia menyambangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Bogor di Jalan Ciwaringin, Kota Bogor. Kamis, (05/11/2020)
Sebagai PNS yang juga pernah menjabat di Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah sangat hafal dengan kendala dan permasalahannya. Tak ayal, ia pun memberikan beberapa masukan untuk DPMPPA.
“Untuk mengejar predikat Kota Layak Anak ketegori Nindya tahun depan, saya sarankan DPMPPA turut andil dalam pembuatan buku pedoman bangunan Kota Bogor di Dinas PUPR agar nantinya setiap Mal, Kantor, dan Fasilitas Umum lainnya ada ruang laktasi, ruang bermain anak, serta ramah lansia dan difabel. Jadi nanti di satu buku pedoman itu ada semua kriteria yang ditentukan,” ujar Syarifah.
Kepala DPMPPA Kota Bogor Iceu Pujiati mengatakan, kunjungan rapat kerja Sekda selain untuk pengenalan juga melihat fungsi DPMPPA Kota Bogor Tahun Anggaran (TA) 2020 dan TA 2021. Pada TA 2020 anggaran DPMPPA di refocusing, meski ada beberapa target kinerja yang tidak tercapai, namun kegiatan inti DPMPPA dialihkan ke kegiatan pencegahan Covid-19.
Sebut saja edukasi protokol kesehatan dan pembagian alat kesehatan untuk 981 posyandu di Kota Bogor demi meminimalisir tingkat penularan di posyandu yang tetap berjalan di masa Pandemi.
“Jangan sampai dampak Covid-19 ada anak Kota Bogor yang stunting. Jadi selama Pandemi posyandu tetap jalan dan dari DPMPPA membagikan Thermogun, Face Shield, Masker, Disinfektan, Sabun Cuci Tangan, dan Pencuci Tangan Portable,” ujar Iceu.
Iceu menuturkan, pada 2021 mendatang, selain ada perubahan nama dinas menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (DPPA), pihaknya juga menargetkan predikat Kota Layak Anak dari tingkat Madya ke tingkat Nindya serta menargetkan predikat Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Pencapaian Kesejahteraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi tingkat Utama dari sebelumnya tingkat Madya.
“Penilaian APE setiap dua tahun jadi baru akan digelar 2022 mendatang, tetapi di 2021 kami akan melakukan penilaian mandiri untuk mencapai predikat Utama,” tutur Iceu.
Ia menambahkan, terkait buku pedoman bangunan menurutnya akan sangat bagus jika bisa diintegrasikan dengan penilaian KLA dan APE yang mana sarana prasarana di perkantoran dan mal yang layak anak, memiliki ruang laktasi dan responsif gender (Bangunan harus bisa dimanfaatkan laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia dan difabel).
“Mudah-mudahan ketika Dinas PUPR menyusun buku pedoman bangunan ini DPMPPA diikutsertakan, agar kami bisa memasukkan indikator bangunan dan infrastruktur KLA dan APE,” pungkasnya. (BidHum Kominfo)
Penulis : SH
Editor : Anggi Saputra
